KABAKIA.COM, KUPANG – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, menerima audiensi pengurus Persatuan Pengusaha dan Peternak Sapi (PEPPSI) Provinsi NTT pada Selasa 17 Juni 2025. Dalam audiensi ini, pengurus PEPPSI NTT menyampaikan keluhan terkait banyaknya penjualan sapi betina oleh petani di provinsi ini.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, menerima audiensi pengurus Persatuan Pengusaha dan Peternak Sapi (PEPPSI) Provinsi NTT di kediamannya di Kota Kupang. Usman Husin berada di Kupang dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja dan resesnya di wilayah Provinsi NTT.
Kepada Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT 2 ini, pengurus PEPPSI NTT menyampaikan pengeluhan bahwa hewan betina terutama sapi betina, semakin hari semakin banyak yang dijual ke pasar dan disembelih. Jika hal ini dibiarkan, maka populasi ternak dan Tingkat produksi ternak sapi potong di NTT akan menurun.
Karena itu, pengurus PEPPSI NTT meminta kepada Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, dengan meminta Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), agar bisa membantu mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Mencari solusi bersama pemerintah pusat, agar mencegah hewan betina produktif dijual ke pasar dan dijadikan sapi potong atau disembelih sendiri oleh petani dan dijual dagingnya. Sehingga populasi ternak sapi di NTT terutama di daratan Pulau Timor, bisa tetap terjaga dan berkembang.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, yang dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) pada Rabu 18 Juni 2025, membenarkan dirinya menerima audiensi dari pengurus Persatuan Pengusaha dan Peternak Sapi (PEPPSI) Provinsi NTT pada Selasa 17 Juni 2025.
Menurut Usman Husin, provinsi NTT memang dikenal sebagai provinsi penghasil ternak sapi potong terutama dari wilayah daratan Pulau Timor dan juga Pulau Sumba. Karena itu populasi ternak sapi betina perlu dijaga agar tingkap produksi sapi potong di wilayah ini tidak menurun.
(*)